Kurangnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Sekolah

Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini sudah mulai membaik, namun kondisi ini tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana sekolah di daerah. Masih banyak sekolah di daerah yang sarana dan prasaranya kurang memadai dan kurang layak. Seperti halnya di daerah terpencil yang terdapat di papua, mereka disana masih belum memiliki bangunan sekolah yang memadai serta sarana dan prasarana yang belum layak dan memadai.

Hal ini mungkin disebabkan oleh penyaluran anggaran pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang belum merata akibat dari tindak praktik korupsi, sehingga sarana dan prasarana yang semestinya baik dan berkualitas menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat.

Solusi :

Sebenarnya hal seperti ini dapat diselesaikan dengan cara membuat suatu lembaga khusus yang independen yang bertugas mengawasi pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pemerataan Sarana dan Prasarana Sekolah untuk menciptakan pendidikan yang baik serta berkualitas di Indonesia.

Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan fungsi keberadaan Komite Sekolah yang jujur, independen, serta transparan sebagai pihak yang mengawasi kecurangan atau tindak praktik korupsi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak Sekolah. Pemerintah Daerah dan pihak Sekolah seharusnya transparan mengenai Sarana dan Prasarana yang seharusnya disediakan dan spesifikasi sesuai dengan anggaran yang di tetapkan.

Solusi lain yang juga dapat dilakukan ialah memberika pelayanan khusus sesuai UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 32 Bab VI ayat 2 : “Pendidikan Layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.